JAMBI. Relasi Publik – kepemilikan dan legalitas Kebun Kwarda Pramuka dipertanyakan oleh Koailisi Masyarakat Peduli Aset Daerah (KOMPAD), yang saat ini masih belum tuntas, dimana telah memakan tumbal dua mantan Sekda Jambi.
Ketua aliansi KOMPAD Abdullah menurutnya, “adapun hal mendasar dalam permasalahan ini yakni status kebun tersebut belum jelas apa dasar hukumnya, sehingga pertanggung jawabannya pun masih simpang siur, sementara ada uang besar yang mengalir dari hasil kebun tersebut,” terang Abdullah kepada Jambiku.id
Dengan adanya polemik tersebut aliansi Kompad mendesak dan menyatakan sikap :
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mengusut tuntas aliran dana yang telah masuk ke Kwarda Pramuka Provnsi Jambi yang kami duga sebagai dana tak bertuan atau tak berdasar.
2. Panggil dan periksa seluruh pengurus Kwarda Pramuka yang diduga menikmati dana tersebut.
3. Mendesak Gubernur Jambi untuk membentuk tim Audit dalam hal ini Inspektorat atas aliran dana 250 sampai 350 juta per bulan yang masuk ke rekening Kwarda Pramuka Provinsi Jambi.
4. Kami menagih janji DPRD Provinsi janji untuk membentuk pansus aset yang sampai sekarang hilang.
Apabila tuntutan tersebut tidak ditindak lanjuti maka aliansi Kompad akan mendirikan tenda didepan Kejaksaan Tinggi jambi, pungkasnya.(*)
