TANJAB TIMUR. Relasi Publik – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dengan beberapa lembaga lainnya telah sepakat untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).
Pengawasan yang dilakukan sejumlah LSM tersebut adalah Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa serta mengawasi indikasi terjadi Money Politic (Politik uang).
Tak hanya itu, sejumlah LSM dan lembaga lainnya juga telah membentuk dan menyebarkan beberapa Tim disetiap RT diseluruh Tanjabtim. Hal ini guna memantau pergerakan Money Politik dan keterlibatan oknum Aparat Desa dan Kelurahan dimasing-masing wilayah.
Ketua Komisi Daerah LP KPK Provinsi Jambi, Syapri Hamzah yang merupakan salah satu tim yang bergabung dalam aksi tangkap Money Politik itu mengungkapkan Minggu (29/11/2020), bahwa sejumlah LSM telah sepakat dan pihaknya sengaja merahasiakan nama-nama LSM dan nama orang yang terlibat dalam tim tersebut untuk menjaga independensi dan keamanan tim dilapangan.
“Sejak hari Senin, 22 November 2020 kita sudah membentuk tim untuk menangkap pelaku Money politik, kemudian akan kita laporkan dan kita serahkan kepada pihak yang berwenang baik Bawaslu maupun pihak kepolisian. kita hanya mengumpulkan bukti dilapangan,” jelasnya.
Dia juga menambahkan, untuk tim yang terlibat dalam aksi tangkap Money Politik ini tidak hanya anggota LSM yang tergabung. Namun kita juga rekrutmen masyarakat setempat sesuai dengan domisili RT masing-masing sebanyak 12 orang. Hal ini juga salah satu pantauan secara senyap dan intelijen setiap pergerakan di RT masing-masing.
“Tim yang tergabung dalam aksi tangkap Money Politik ini memang bersifat rahasia. Yang jelas, tergabung bukan hanya anggota LSM yang aktif saja melainkan kita juga melibatkan masyarakat biasa yang berada di RT masing-masing yaitu sebanyak 12 orang,” terangnya.
Untuk diketahui, sejumlah LSM dan Lembaga lainnya memantau pergerakan di RT masing-masing tersebut terkait isu Money politik maupun keterlibatan aparat Kelurahan atau desa dimasing-masing wilayah. Bahkan, sampai hari ini laporan terus masuk terkait orang-orang yang pergerakannya terus diawasi.
