TANJAB TIMUR. Relasi Publik – Closìng Statement Romi Hariyanto yang mengatakan Bahwa Prinsipnya dalam memimpin Tanjab Timur adalah “Salah Boleh Bohong Jangan” menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ditengah masyarakat.
Menanggapi hal itu, Alumnus Ilmu Tata Negara, mengungkapkan, pernyataan Romi itu sangat tidak pantas untuk diucapkan seorang pemimpin, seharusnya Romi harus memberikan kesejukan dan Motivasi yang baik kepada masyarakat, bukan justru merugikan dirinya sendiri.
Azwar Anas menambahkan, apa yang disampaikan Romi itu bukan Prinsip Hidup seorang pemimpin, namun kalimat itu adalah Ego seorang pemimpin.
“Sangat disayangkan seorang Romi Hariyanto berbicara seperti itu, itu kalimat yang tidak pantas diucapkan seorang Pemimpin, berarti selama ini Romi Memimpin memegang prinsip begitu, pantas saja kabupaten ini tidak maju, karna prinsip Romi dalam memimpin salah besar, sekali lagi itu bukan prinsip tapi ego,” Jelasnya, Rabu(11/11/2020).
Azwar Mempertanyakan kalimat yang disampaikan Romi itu untuk siapa dan tujuannya apa, jangan sampai orang berfikir berarti Romi mengambil kebijakan selama ini tidak mempertimbangkan dulu, padahal dipemerintahan ada staf ahli, asisten, kepala dinas dan Ada DPRD.
“Itu prinsip yang sangat berbahaya dipegang seorang pemimpin, karna Romi adalah Pimpinan Birokrasi di Kabupaten ini, dia yang mengambil kebijkan, jika salah dalam mengambil kebijakan, maka ini berakibat fatal kepada Pemerintahan dan masyarakat,”
Azwar juga menjelaskan. Kalimat” Salah boleh bohong jangan” yang disampaikan Oleh Romi itu tidak bisa disamakan dengan istilah di dunia akademisi ataupun dunia penulisan, Karna Romi adalah Pemengang Kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Lho jangan sampai Prinsip Romi itu disamakan dengan dunia akademisi maupun dunia penulisan, Kalau dunia akademisi bisa dikoreksi karna sifatnya ilmu penerapan, sama halnya dalam penulisan, jika ada yang salah bisa dikoreksi yang penting tidak ada kebohongan dalam tulisan itu. Tapi kalau pemimpin tidak bisa begitu,karna dia pemegang kebijakan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, justru kesalahan itu tidak boleh dilakukan. makanya seorang Bupati itu ada staf ahli, asisten dan Kepala dinas, itu untuk membantu daripada bupati agar tidak terjadi kesalahan,” Ungkapnya.(mc)
